Pemprov Jatim Alokasikan Dana Rp 1 Triliun untuk Pendidikan dan Kesehatan

SURABAYA | SURYA Online – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengalokasikan dana Rp 1 triliun untuk program pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis.

soekarwo“Dana tersebut dialokasikan dari APBD Jatim setelah ada perubahan APBD tahun 2009 dan APBD tahun 2010 mendatang,” kata Gubernur Jatim, Soekarwo, di kantor Pemprov Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa (16/6).

Soekarwo memperkirakan, untuk anggaran pelayanan kesehatan gratis pada tahun 2009 ini diperkirakan menghabiskan Rp 400 miliar, sebagian di antaranya ditanggung beberapa kabupaten/kota di Jatim, terutama untuk biaya perawatan gratis di puskesmas.

Sementara untuk pendidikan gratis, Pemprov Jatim menganggarkan lebih dari Rp600 miliar.

“Anggaran pendidikan gratis ini khusus yang dikeluarkan oleh Pemprov Jatim. Sedangkan kabupaten/kota se-Jatim yang mengikuti program pendidikan gratis dan puskesmas gratis juga mengeluarkan anggaran,” katanya.

Pendidikan gratis, tambah Soekarwo, saat ini memasuki tahap uji coba di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Sampang, Pemprov Jatim memiliki berbagai kebijakan.

Untuk tingkat sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan sekolah dasar luar biasa negeri dengan jumlah siswa sebanyak tiga juta lebih di Jatim, pendanaan dipenuhi melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) nasional.

Sedang pemerintah, lanjut Soekarwo, membayar gaji guru dan biaya pelayanan operasional. Kegiatan investasi pendidikan dan sumbangan pihak ketiga harus seizin pemerintah kabupaten/kota setempat.

Untuk tingkat sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan sekolah dasar luar biasa swasta dengan jumlah siswa sebanyak satu juta lebih, kebijakannya adalah guru dibayar melalui program BOS daerah.

Pelayanan operasional dan investasi dibiayai oleh pemerintah dan swasta, serta sumbangan pihak ketiga harus seizin pemerintah daerah setempat.

Dalam kesempatan itu, ia menambahkan, untuk sekolah diniyah salafiyah tingkat dasar (’ula) dan menengah (wustho), guru pengajar dan pelayanan operasional akan dibayar melalui BOS daerah.

Sementara investasi didanai Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota setempat. Sedang sumbangan pihak ketiga harus melalui pemerintah daerah setempat.

“Nantinya gaji guru akan disesuaikan. Untuk gaji guru sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang mengajar selama 24 jam akan mendapatkan gaji sama dengan atau lebih dari Rp 960.000,00 per bulan. Sedangkan untuk guru SMP/MTs mendapatkan Rp 1.440.000,00,” jelas Soekarwo.

Sekolah diniyah salafiyah mendapatkan Rp 15.000,00 per bulan untuk santri kelas ‘ula, Rp 25.000,00 per bulan bagi santri kelas wustho.

Dana yang diberikan dalam bentuk BOS daerah tersebut harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, baik untuk gaji guru atau ustaz maupun untuk biaya operasional sekolah.

“Setelah kami hitung, kebutuhan total untuk BOS daerah adalah Rp 1,2 triliun. Dana tersebut akan ditanggung oleh dua APBD, yakni APBD Pemprov Jatim dan APBD kabupaten/kota secara ‘fifty-fifty’. Jadi untuk program pendidikan ini, Pemprov Jatim hanya mengeluarkan sekitar Rp 600 miliar,” kata Soekarwo menyimpulkan. ant

Ditulis dalam news. Tag: , . Leave a Comment »

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: